Kursi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali digoyang, setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Demokrat anjlok, yakni 8 persen.
Para elite Demokrat menuding anjloknya elektabilitas Demokrat akibat kerap disebut-sebutnya nama Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Mereka kemudian meminta Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun tangan menyelamatkan partai berlambang Mercy itu.
Sepulangnya dari kunjungan keluar negeri dan umroh di Tanah Suci, SBY langsung memanggil sejumlah elite Demokrat ke Cikeas, Kamis (7/2). SBY meminta laporan dari kader Demokrat yang duduk di kabinet soal kondisi terkini partai.
SBY kemudian menggelar rapat dengan para elite Demokrat, termasuk Anas Urbaningrum, di Cikeas, Jumat (8/2) malam. Usai rapat, SBY mengumumkan mengambil alih tampuk komando partai. SBY berdalih memberi Anas kesempatan agar lebih konsen mengurusi kasus dugaan korupsi yang menyeret-nyeret namanya.
Hal itu merupakan salah satu poin dari delapan solusi SBY untuk menyelamatkan Demokrat. SBY kemudian mewajibkan elite Demokrat untuk menandatangani 10 poin dalam Pakta Integritas.
Para elite Demokrat menuding anjloknya elektabilitas Demokrat akibat kerap disebut-sebutnya nama Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. Mereka kemudian meminta Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun tangan menyelamatkan partai berlambang Mercy itu.
Sepulangnya dari kunjungan keluar negeri dan umroh di Tanah Suci, SBY langsung memanggil sejumlah elite Demokrat ke Cikeas, Kamis (7/2). SBY meminta laporan dari kader Demokrat yang duduk di kabinet soal kondisi terkini partai.
SBY kemudian menggelar rapat dengan para elite Demokrat, termasuk Anas Urbaningrum, di Cikeas, Jumat (8/2) malam. Usai rapat, SBY mengumumkan mengambil alih tampuk komando partai. SBY berdalih memberi Anas kesempatan agar lebih konsen mengurusi kasus dugaan korupsi yang menyeret-nyeret namanya.
Hal itu merupakan salah satu poin dari delapan solusi SBY untuk menyelamatkan Demokrat. SBY kemudian mewajibkan elite Demokrat untuk menandatangani 10 poin dalam Pakta Integritas.
Namun, saat penandatanganan, Minggu (10/2) malam di Cikeas, Anas tak hadir.
Anas juga memberi sinyal perlawanan terhadap keputusan tersebut.
Anas juga memberi sinyal perlawanan terhadap keputusan tersebut.
1. Anas tegaskan masih ketua umum Partai Demokrat
Selang satu hari Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan mengambil alih komando Partai Demokrat, Anas Urbaningrum langsung bereaksi. Anas menegaskan masih menjadi ketua umum partai berlambang Mercy itu.
Oleh karena itu, Anas tetap menjalankan tugas seperti biasa. "Saya sampai saat ini masih Ketua Umum Partai Demokrat dan menjalankan tugas seperti biasa," kata Anas di sela-sela acara pelantikan DPAC Partai Demokrat Kabupaten Lebak di Rangkasbitung, Sabtu (9/2).
Meski demikian, Anas tetap menilai tindakan penyelamatan oleh SBY itu untuk kebaikan partainya. Anas juga meminta publik tidak menghadap-hadapkan dia dengan SBY.
"Kami jangan sampai diadu-adu karena ini bagian ikhtiar demi Partai Demokrat ke depan makin baik," ujar Anas.
"Saya punya etika organisasi dan saya tidak mau berbicara ke luar untuk urusan internal partai," kata Anas.
Oleh karena itu, Anas tetap menjalankan tugas seperti biasa. "Saya sampai saat ini masih Ketua Umum Partai Demokrat dan menjalankan tugas seperti biasa," kata Anas di sela-sela acara pelantikan DPAC Partai Demokrat Kabupaten Lebak di Rangkasbitung, Sabtu (9/2).
Meski demikian, Anas tetap menilai tindakan penyelamatan oleh SBY itu untuk kebaikan partainya. Anas juga meminta publik tidak menghadap-hadapkan dia dengan SBY.
"Kami jangan sampai diadu-adu karena ini bagian ikhtiar demi Partai Demokrat ke depan makin baik," ujar Anas.
"Saya punya etika organisasi dan saya tidak mau berbicara ke luar untuk urusan internal partai," kata Anas.
2. Anas tak merasa dinonaktifkan sebagai ketua umum
Anas Urbaningrum tetap menjalankan aktivitasnya sebagai ketua umum Partai Demokrat setelah Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan mengambil alih pucuk pimpinan partai.
Anas tetap beraktivitas seperti biasa dan menghadiri kegiatan salah satu DPC Demokrat di Banten, Sabtu (9/2).
"Hari ini mau ke Banten, ada kegiatan DPC di Banten," sahut Anas dari balik kaca mobilnya di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Anas menegaskan, dia tetap akan berpegang teguh terhadap AD/ART partai yang menjadi acuan semua kader Demokrat. "Ada poin (pidato SBY) sesuai dengan hirarki dan konstitusi partai. Jadi pegangannya ya konstitusi," tukasnya.
Ketika ditanya apakah pidato SBY semalam berarti menonaktifkan posisinya sebagai ketua umum, Anas membantahnya. "Tidak ada."
"Hari ini mau ke Banten, ada kegiatan DPC di Banten," sahut Anas dari balik kaca mobilnya di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Anas menegaskan, dia tetap akan berpegang teguh terhadap AD/ART partai yang menjadi acuan semua kader Demokrat. "Ada poin (pidato SBY) sesuai dengan hirarki dan konstitusi partai. Jadi pegangannya ya konstitusi," tukasnya.
Ketika ditanya apakah pidato SBY semalam berarti menonaktifkan posisinya sebagai ketua umum, Anas membantahnya. "Tidak ada."
3. Bela Anas, akar rumput Demokrat kritik SBY
Ketua DPC Cilacap Tridianto mengkritik keputusan SBY yang mengkebiri kewenangan Anas Urbaningrum. Dia menilai tindakan SBY otoriter dan sewenang-wenang.
"Saya mendukung langkah Pak SBY untuk bersih-bersih di Partai Demokrat, tapi saya tidak mendukung pak SBY selaku ketua majelis tinggi ambil alih tugas ketua umum. Karena itu sudah melanggar AD ART partai," jelas Tri kepada merdeka.com, Minggu (10/2).
Dia menjelaskan, dalam AD ART pasal 13 Partai Demokrat tidak tertulis satu pun aturan yang mengatakan bahwa majelis tinggi berhak mengambil alih tugas dan kewenangan ketua umum.
"Di dalam AD ART pasal 13 jelas tidak ada kata-kata majelis tinggi bisa mengambil alih tugas ketua umum, ini sudah jelas sekali SBY sangat otoriter," imbuhnya.
Tri berpendapat, untuk menaikkan citra dan elektabilitas partai Demokrat, bukanlah dengan cara mengambil alih kewenangan ketua umum. Melainkan dengan konsolidasi dan kerja keras bagi para kader Demokrat.
"Yang penting jangan menyalahi aturan dan melanggar AD ART partai karena kalau sampai melanggar tidak baik buat partai demokrat ke depan," tandasnya.
"Saya mendukung langkah Pak SBY untuk bersih-bersih di Partai Demokrat, tapi saya tidak mendukung pak SBY selaku ketua majelis tinggi ambil alih tugas ketua umum. Karena itu sudah melanggar AD ART partai," jelas Tri kepada merdeka.com, Minggu (10/2).
Dia menjelaskan, dalam AD ART pasal 13 Partai Demokrat tidak tertulis satu pun aturan yang mengatakan bahwa majelis tinggi berhak mengambil alih tugas dan kewenangan ketua umum.
"Di dalam AD ART pasal 13 jelas tidak ada kata-kata majelis tinggi bisa mengambil alih tugas ketua umum, ini sudah jelas sekali SBY sangat otoriter," imbuhnya.
Tri berpendapat, untuk menaikkan citra dan elektabilitas partai Demokrat, bukanlah dengan cara mengambil alih kewenangan ketua umum. Melainkan dengan konsolidasi dan kerja keras bagi para kader Demokrat.
"Yang penting jangan menyalahi aturan dan melanggar AD ART partai karena kalau sampai melanggar tidak baik buat partai demokrat ke depan," tandasnya.
4. Tak hadiri penandatanganan Pakta Integritas
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang elite dan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang ada untuk hadir ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Minggu (10/2) malam untuk menandatangani Pakta Integritas demi terciptanya kader yang bersih dari korupsi.
Namun, dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak hadir. Menurut SBY, Anas sudah diundang untuk hadir ke kediamannya.
Namun, mantan ketua umum PB HMI itu tak bisa hadir karena sedang sakit. Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandez menilai, ketidakhadiran Anas sebagai bentuk perlawanan kepada SBY.
"Anas tidak datang menunjukkan sinyal ketidaksetujuan Anas," katanya kepada merdeka.com, Senin (11/2).
Namun, dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak hadir. Menurut SBY, Anas sudah diundang untuk hadir ke kediamannya.
Namun, mantan ketua umum PB HMI itu tak bisa hadir karena sedang sakit. Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandez menilai, ketidakhadiran Anas sebagai bentuk perlawanan kepada SBY.
"Anas tidak datang menunjukkan sinyal ketidaksetujuan Anas," katanya kepada merdeka.com, Senin (11/2).
5. SBY langgar AD/ART Partai Demokrat
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih tugas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. SBY meminta Anas fokus menghadapi masalah hukum yang sedang dia hadapi.
Salah seorang kubu Anas menilai, langkah SBY tersebut telah melanggar AD/ART partai. Menurutnya, dalam Pasal 13 AD/ART Partai Demokrat, majelis tinggi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih posisi ketua umum.
"Jadi tidak ada dalam pasal itu majelis tinggi mengambil alih tugas ketua umum, dan ini AD/ART sudah dilanggar oleh SBY," kata salah seorang loyalis Anas yang enggan disebutkan namanya saat berbincang-bincang dengan merdeka.com, Sabtu (9/2).
Dia mengaku kecewa dengan langkah yang diambil oleh SBY. Jika AD/ART dilanggar, akan menjadi preseden buruk bagi partai.
"Jangan menyalahi aturan dan melanggar AD/ART partai, karena kalau sampai melanggar tidak baik buat Partai Demokrat ke depan," imbuh sumber tersebut.
Menurutnya, saat ini Anas Urbaningrum masih kuat sebagai ketua umum. Karena semua DPD dan DPC tetap mendukung Anas. Secara konstitusi, Anas tetap kuat, karena dipilih secara konstitusional.
Salah seorang kubu Anas menilai, langkah SBY tersebut telah melanggar AD/ART partai. Menurutnya, dalam Pasal 13 AD/ART Partai Demokrat, majelis tinggi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih posisi ketua umum.
"Jadi tidak ada dalam pasal itu majelis tinggi mengambil alih tugas ketua umum, dan ini AD/ART sudah dilanggar oleh SBY," kata salah seorang loyalis Anas yang enggan disebutkan namanya saat berbincang-bincang dengan merdeka.com, Sabtu (9/2).
Dia mengaku kecewa dengan langkah yang diambil oleh SBY. Jika AD/ART dilanggar, akan menjadi preseden buruk bagi partai.
"Jangan menyalahi aturan dan melanggar AD/ART partai, karena kalau sampai melanggar tidak baik buat Partai Demokrat ke depan," imbuh sumber tersebut.
Menurutnya, saat ini Anas Urbaningrum masih kuat sebagai ketua umum. Karena semua DPD dan DPC tetap mendukung Anas. Secara konstitusi, Anas tetap kuat, karena dipilih secara konstitusional.
