5 Permasalahan Mobil Listrik untuk Dijadikan Mobil Nasional di Indonesia

Inovasi soal mobil listrik akhir-akhir ini kerap didengungkan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan adalah orang yang paling semangat atas proyek mobil ramah lingkungan ini. Sementara pemerintah sendiri memang ingin menggenjot kendaraan irit bahan bakar untuk menghemat konsumsi BBM bersubsidi yang semakin membludak.

Pengembangan industri mobil listrik di Tanah Air masih terbentur banyak tantangan. Dahlan mengungkapkan, setidaknya butuh 15 tahun bagi mobil listrik untuk mendapat kepercayaan dan berkembang di Indonesia.

Impian adanya mobil bertenaga listrik ini sudah dimulai sejak tahun 1990an yang lalu. "Mobil listrik kita masih punya kesempatan untuk mengalahkan negara lain, walaupun masih butuh 15 tahun lagi. Kalau tidak dikembangkan sekarang, kita akan menyesal untuk kedua kalinya," kata Dahlan di Pabrik PT Nipress Tbk di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/7).

Untuk mengembangkan industri otomotif berbasis bahan bakar minyak (BBM), Indonesia sudah jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. "Kita sudah terlambat 20 tahun untuk kembangkan mobil-mobil seperti itu. Malaysia saja sudah kalah, Proton itu sudah kalah," tutur Dahlan.

Pengembangan mobil listrik yang akan secara gencar didorong oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, akan menghadapi beberapa kendala. Berikut 5 Permasalahan Mobil Listrik untuk Dijadikan Mobil Nasional di Indonesia,dikutip dari Merdeka:

1. Harga baterai mahal

Direktur Operasional PT Nipress Tbk Richard Tandiono menyatakan harga baterai mobil listrik terbilang masih mahal. Pasalnya, baterai ini belum diproduksi secara massal sehingga masih sulit ditemukan.

Selain itu baterai mobil listrik tergolong tidak awet. Masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan mobil jika ingin memilikinya.

"Umur baterainya lebih cepat dari umur mobil itu sendiri," kata Richard.

2. Infrastruktur belum mendukung

Richard Tandiono, direktur operasional PT Nipress, mengatakan pengembangan mobil listrik menjadi mobil nasional terbilang sulit karena belum didukung infrastruktur yang mumpuni.

Pasalnya, mobil listrik memerlukan alat dan sarana untuk menambah daya atau charger yang digunakan untuk mengisi ulang baterai. Alat dan sarana itu harus tersedia dimana-mana, baik di tempat umum maupun di rumah pemilik mobil.

3. Kebiasaan masyarakat mengisi BBM

Direktur Operasional PT Nipress Tbk Richard Tandiono mengungkapkan kebiasaan masyarakat yang terbiasa mengisi bahan bakar minyak di SPBU juga menjadi salah satu kendala yang akan dihadapi mobil listrik.

Masih minimnya infrastruktur pengisian daya listrik dinilai membuat masyarakat enggan repot. PLN sendiri telah menyatakan kesiapannya mendukung pengembangan mobil listrik dengan mempersiapkan alat penambah daya yang bisa dipakai di rumah maupun di sarana umum.

Direktur PLN Nur Pamudji mengatakan mobil listrik nantinya bisa menjadi pelanggan PLN yang bergerak. "Ibaratnya sama saja pelanggan listrik di rumah yang bergerak. Ini peluang pasar besar, sehingga PLN mendukung," ujar Nur.

4. Industri oposisi

Richard Tandiono, direktur operasional PT Nipress, mengatakan pengembangan mobil listrik terbentur oleh pesaingnya yakni mobil berbasis BBM. Mobil dengan BBM sudah jauh lebih mapan menggarap pasar Indonesia.

Hal ini pun diamini oleh Dahlan Iskan. Menurutnya, Indonesia sudah jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. "Kita sudah terlambat 20 tahun untuk kembangkan mobil-mobil seperti itu," ujar Dahlan.

5. Tidak ada pangsa pasar

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto menyatakan hambatan mengembangkan mobil listrik menjadi produk massal tidak hanya jadi masalah di Indonesia saja. Di seluruh dunia saat ini, banyak pabrikan belum berani memproduksi mobil listrik secara massal.

Pria yang juga memegang lisensi pemasaran produk Hyundai ini menyatakan mobil listrik bisa terwujud lebih cepat asal ada pasarnya. Sejauh ini, dia merasa belum ada permintaan untuk mobil bertenaga listrik di Tanah Air.